PENYAMPAIAN ATURAN BANK INDONESIA TERKAIT PEMBAWAAN UANG KERTAS ASING (UKA) MASUK DAN KELUAR INDONESIA

Bank Indonesia melalui PBI No. 20/2/PBI/2018 telah menerapkan aturan membawa uang kertas asing ke dalam dan ke luar daerah pabean Indonesia. Pengenaan sanksi diberlakukan mulai tanggal 3 September 2018.

1. Direktorat Perlindungan WNI dan BHI telah menerima informasi dari Bank Indonesia terkait penerapan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/2/PBI/2018 tentang Perubahan Atas PBI No. 19/7/PBI/2017. Beberapa hal penting dalam PBI tersebut adalah sebagai berikut:

a. Setiap orang dilarang membawa uang kertas asing senilai 1 milyar rupiah atau lebih;
b. Pembawaan uang kertas asing ≥ 1 miliar rupiah hanya dapat dilakukan oleh Badan Berizin yaitu Bank dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB)/money changer yang memiliki izin dan persetujuan dari Bank Indonesia;
c. Setiap pihak yang tidak memiliki izin dan persetujuan dari BI akan didenda 10 persen dari seluruh uang kertas asing yang dibawa (maksimal 300 juta rupiah);
d. Badan Berizin yang membawa uang kertas asing melebihi nilai yang disetujui BI akan dedenda 10 persen dari selisih uang kertas asing yang dibawa dengan nilai yang disetujui (maksimal 300 juta rupiah);
e. Pengajuan izin dan persetujuan kepada BI perihal pembawaan uang kertas asing oleh bank dan KUPVA BB/money changer dimulai sejak 4 Juni 2018;
f. Pengenaan sanksi terkait peraturan tersebut dimulai sejak 3 September 2018.

2. PBI tersebut pada butir 1 diharapkan dapat meminimalisir adanya aktivitas pembawaan uang kertas asing yang dapat berpotensi mengganggu stabilitas nilai rupiah dan bersinergi dengan upaya pemerintah mencegah tindak pidana pencucian uang.

3. Terlampir disampaikan salinan PBI No. 20/2/PBI/2018 sebagai referensi.

PBI_200218